Cara Bikin NPWP Hanya Menggunakan KTP (Khusus Freelancer)

Apakah anda freelancer dan membutuhkan NPWP? Yuk! Cari tahu caranya


Hai, apa yang kamu butuhkan? -- aku butuh kamu... Ehem!

Itu adalah jawaban saya sendiri ketika membaca sebuah tagline yang saya ajukan kepada salah satu klien yang usahanya bergerak di bidang Asisten Pribadi.

Anyway, pada artikel yang lalu, saya telah sharing tentang manfaat memiliki NPWP. Sekedar me-refresh bahwa, salah satu kenikmatan memiliki NPWP atas nama sendiri adalah memudahkan pribadi atau pekerja tersebut menerima pembayaran atau insentif yang berasal dari luar negeri. Sedangkan salah duanya, adalah untuk mengaktifkan metode pembayaran rekening bersama seperti pada DOKU dan Veritrans.

[Baca artikel Punya NPWP Sama Pentingnya Dengan Punya KTP]

Pertanyaannya sekarang, apakah anda sudah memiliki NPWP? Kalau saya... Ya! Saya sekarang sudah punya NPWP. Bikinnya mudah, gak ribet, dan gratis. Serius! Sirius Ceberus!

Yuk! Cari tahu cara membuat NPWP yang mudah dan praktis khusus Freelancer atau Pekerja Bebas, seperti saya, melalui artikel ini. Lanjutkan membaca ya...

Hmm... Sebaiknya, saya mulai darimana?

Ada beberapa pengalaman berbeda dari sesama freelancer yang ingin membuat NPWP, baik online maupun offline. Saya pun sempat mengalami perbedaan regulasi tersebut.

Membuat NPWP Secara Online

Pada tanggal 22 September 2015, saya menyempatkan diri untuk membuat NPWP secara online melalui website http://ereg.pajak.go.id. Step by step-nya bisa jadi sama dengan teman-teman sesama freelancer saya yang lain. Yaitu, diawali dengan memilih opsi NPWP Pribadi, kemudian pilih opsi Pekerja Bebas, yang merupakan terjemahan dari Freelancer.

Dan langkah-langkah berikutnya hanya memasukkan data-data yang diminta pada kolom teks, seperti alamat usaha, nama merek dagang yang digunakan, NIK pada KTP, alamat tempat tinggal sesuai KTP, kemudian ditutp dengan jumlah tanggungan dan penghasilan bulanan.

Langkah terakhir adalah mengirimkan dokumen-dokumen terkait.

Berdasarkan pengalaman saya, dalam pembuatan NPWP secara online, saya diminta untuk melakukan upload dokumen tagihan listrik, telepon, atau air PDAM untuk menunjukkan validitas alamat tempat usaha. Artinya, alamat lokasi usaha adalah real/nyata.

Selanjutnya, meng-upload Kartu Tanda Penduduk (KTP), baik hasil scan maupun difoto menggunakan kamera handphone.

Terakhir, klik Tombol Kirim, klik link Minta Token, kemudian sisa menunggu respon dari petugas Direktorat Pajak.

Satu bulan menunggu...

Dua bulan berlalu... Maka saya putuskan untuk menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Kota Bogor, melalui email untuk menanyakan perihal berkas yang saya masukkan. Hehe... Saya selalu lupa untuk menelepon KPP Pratama Bogor pada jam kerja.

Tiga bulan kemudian, sejak memasukkan berkas ke Direktorat Pajak, aplikasi saya dikembalikan dengan alasan tidak menyertakan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kantor Kelurahan. Saat itu saya merasa seperti... "Whaaaaaaaaat...?!"

Saya langsung menghubungi KPP Pratama perihal pengembalian aplikasi tersebut. Saya jelaskan saja keadaan sebenarnya, bahwa saya mengikuti step by step yang ada pada Form registrasi. Pada form tersebut, saya mencentang opsi Pekerja Bebas, sehingga tidak seperti pada opsi Kegiatan Usaha, di sana (opsi Pekerja Bebas) tidak tersedia kolom upload file untuk SKU. Saat itu, petugas piket di KPP Pratama Bogor berdalih bahwa website Registrasi NPWP Online sempat mengalami gangguan.

"Ooh, gitu ya, Pak? Jadi, saya perlu melampirkan SKU atau enggak?"

"Tidak perlu," jawabnya. Eh, tapi siapa sangka dia menambahkan, bahwa tidak ada ruginya jika saya juga menyiapkan SKU dari Kantor Kelurahan karena baik NPWP Pribadi bersifat untuk Kegiatan Usaha Mandiri Skala UMKMK seperti tukang kelontong, maupun NPWP Pribadi untuk Pekerja Bebas diperlakukan setara sesuai Undang-Undang.

"Jadi, maksudnya sekarang saya memerlukan SKU?" Saya meyakinkan diri saya sendiri dan petugas piket tersebut sekali lagi.

"Iya, just in case," dia bilang.

Dokumen Yang Diperlukan Untuk Membuat NPWP Versi #1

Oke! Dapat disimpulkan bahwa bagi freelancer, SKU tidak diperlukan walau diperlukan --just in case, alias buat jaga-jaga, ya seandainya, biar gak bolak-balik.

Setelah saya tutup telepon, saya komunikasikan keperluan saya kepada bapak dan ibu saya. Untuk membuat NPWP saya harus melampirkan :
  1. SKU dari Kantor Kelurahan, 
  2. Fotokopi KTP, dan
  3. Tanda bukti lunas tagihan listrik, air, atau telepon rumah.


Mendengar pemaparan saya tersebut, reaksi kedua orangtua saya adalah, "Whaaaaattt...?!"

Mereka membanding-bandingkan proses pembuatan NPWP oleh bapak saya di Kantor Direktorat Pajak Kota Bogor dengan proses online yang sedang saya jalani tersebut. Saya pun bingung, pikiran saya berkutat pada kok gitu sieh? Apa iya? Walhasil saya membuka sejumlah Grup dan Forum-forum yang saya ikuti, salah satunya Grup IdEA.

Tenyata, pengalaman membuat NPWP tiap-tiap orang memang berbeda, padahal sama-sama online atau sama-sama offline. Pembuatan secara offline itu maksudnya mengurus dengan datang langsung ke Kantor Direktorat Pajak baik daerah maupun kota.

Beberapa teman saya, ternyata memiliki pengalaman yang sama, yaitu saat pembuatan NPWP pribadi dengan status freelancer, dia diminta untuk melampirkan dokumen-dokumen seperti pada Versi #1 di atas. Padahal, dia datang langsung ke Kantor Direktorat Pajak, dan tidak secara online seperti saya.

[Subscribe mewdavinci.com]



Dokumen Yang Diperlukan Untuk Membuat SKU & Surat Pengantar RT/RW

Persyaratan membuat SKU dari Kantor Kelurahan, yaitu:

  1. Melampirkan Surat Pengantar dari RT atau RW
  2. Kartu Keluarga, 
  3. KTP asli,
  4. Tanda bukti lunas pembayaran tagihan PBB tempat lokasi usaha.
Kemudian persyaratan untuk mendapatkan Surat Pengantar dari RT atau RW adalah 1 lembar fotokopi KTP. Jika, sudah ada Surat Pengantar dari RT, maka tidak perlu lagi datang ke RW. Surat tersebut bisa langsung diteruskan ke Kantor Kelurahan.

Saya menyiapkan semua dokumen tersebut pada hari kerja mulai dari malam sampai pagi. Setelah semua selesai diurus, saya pun memilih untuk membuat NPWP secara offline. Yaitu, datang langsung ke Kantor Direktorat Pajak KPP Pratama Bogor.

Kartu NPWP, Surat Setoran Pajak, dan Tanda Terima Kasih


Membuat NPWP Secara Offline

Oh ya! Saya sekedar sharing, bahwa mayoritas teman-teman saya yang juga sesama freelancer, ditambah pengalaman bapak saya yang ikut bergabung dalam suatu Kegiatan Usaha UMKMK, mereka mendapatkan NPWP pribadi dengan cara yang tidak sulit dan tidak butuh dokumen yang berbelit.

Berbagai Versi Membuat NPWP Pribadi

Sebagian dari mereka, dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk membuat NPWP pribadi atas usaha perseorangan adalah :
  1. Fotokopi KTP,
  2. Fotokopi Kartu Keluarga.
Namun, ada juga yang mengaku hanya melampirkan KTP untuk membuat NPWP Pribadi. 

Sayangnya, mereka yang mendapatkan hal tersebut seringkali disanggah atau dibantah dengan alasan pembuatan NPWP Pribadi dengan modal KTP hanya berlaku jika formulir diisi dengan mencentang kolom "Pegawai Swasta" atau "Pekerja yang mendapat pekerjaan dari pemberi kerja".

Trus, gimana dunks?

Lalu, saya pun tetap melenggang ke Kantor Direktorat Pajak ditemani bapak saya dengan membawa 3 macam dokumen sesuai informasi diawal, yaitu Fotokopi KTP, Surat Keterangan Usaha (SKU), dan Tanda bukti lunas pembayaran tagihan air PDAM, listrik, dan telepon rumah.

Just in case... Daripada bolak-balik.

Begitu sampai di KPP Pratama Bogor, saya diminta untuk mengisi formulir seperti mengisi formulir online di website http://ereg.pajak.go.id. Setelah formulir diisi, saya hanya diminta melampirkan fotokopi KTP saja. Tanpa Kartu Keluarga. Tanpa SKU. Saya diizinkan masuk ke barisan setelah mengambil nomor antrian.

Dan... JRENGG JRENGGGG!!

NPWP saya langsung jadi dalam waktu 5 menit.

Setelah menerima Kartu NPWP, saya diminta datang ke Gedung Seksi Ekstensi untuk mendapatkan penyuluhan atau sosiliasi mengenai cara pajak dan berapa jumlah pajak yang harus saya bayarkan setiap bulan sebagai freelancer.

Sesuai sugesti, saya bersama bapak pergi menuju Gedung Seksi Ekstensi yang berada di belakang Gedung KPP Pratama Bogor. Nah! Kira-kira penjelasan apa ya yang diberikan kepada saya mengenai ketetapan pajak untuk freelancer? Buat apa sieh repot-repot mengurus NPWP? Dan, ada gak benefit untuk saya secara pribadi, khususnya berkaitan dengan Envato?

Saya akan lanjutkan pada artikel selanjutnya, insyaa Allah. Nantikan ya...

Oh iya, jika artikel ini bermanfaat untuk anda, tolong bantu saya share menggunakan timeline media sosial anda agar teman-teman anda pun mendapatkan informasi yang sama. Dan jangan lewatkan untuk berlangganan artikel-artikel Mewdavinci Dotcom dengan cara klik link Subscribe Newsletter Mew da Vinci Official. Sehingga, anda tidak ketinggalan update terbaru.

Sampai jumpa lagi pada artikel berikutnya, wassalamu'alaikum...

Komentar

  1. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  2. Haloo artikelnya sangat mencerahkan nih, krn saya dpt cerita pengalaman teman saya kalau dia hanya melampirkan fc KTP tapi ketika saya online dan memilih opsi pekerjaan bebas, di akhir tetap ada permintaan melampirkan SKU. Sempat jd bingung sih, tp better siap-siapin juga berkasnya ya? Utk PDAM, listrik, dll itu sbagai syarat di KPP kah atau di kelurahannya? Kalau rumahnya msh gabung dg ortu tdk papa dipakai sj kah? Thankyouuu sebelum dan sesudahnya

    BalasHapus
    Balasan
    1. tagihan PDAM, listrik, dll itu syarat di kelurahan, setahu saya. Di KPP nanti hanya menyertakan berkas-berkas yang diminta seperti keterangan di artikel ini.

      Iya, siapin aja buat jaga-jaga. Tapi sebenernya gak terlalu kepakai. Karena pas bikin nanti NPWP-nya masuk kegolongan individu pribadi.

      Kalau rumah masih gabung dengan ortu, gak apa-apa, pakai aja... Karena berkas tagihan itu digunakan sebagai verifikasi alamat saja...

      semoga membantu yaaa... ^^

      Hapus
  3. Balasan
    1. Ah iya, itu memang salah satu kelebihan saya hahaha... Terima kasih ya...

      Hapus
  4. kl blh tau.anda bayar pajak sistem 1% atau sistem norma?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Saya ngejawab pertanyaan dari "admin", berasa jadi guest di blog sendiri ya, hehehe... NPWP saya terdaftar ke golongan perseorangan dengan profesi kerja freelancer, jadi saya bayar 1% per bulan.

      Hapus
    2. kl soal namanya jd admin, saya jufa ga ngeh kok bisa namanya jd admin.Ooo berarti dimasukkan ke kategori umkm ya? Waktu pertama kali langsung "ditembak" masuk ke kategori yg 1%?

      Hapus
    3. Hampir benar, tapi lebih tepatnya langsung "menembak" masuk NPWP kategori pribadi/perseorangan/bayar pajak 1%. Hanya saja, kategori ini punya kelemahan tersendiri di mata pemerintah, yaitu termasuk golongan orang-orang yang berstatus pengangguran atau pensiunan. Walaupun dia bekerja sebagai freelancer atau merintis usaha (bidang jasa). UMKM setahu saya jatah pajaknya lain lagi...

      Hapus
  5. sebenernya kalau ke kpp nya langsung modal ktp saja bisa buat npwp?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Iya, hanya KTP aja bisa. Tapi untuk NPWP yang golongan pribadi. Biasanya, orang-orang kategori pribadi itu, punya kelemahan. Yaitu, masuk kategori pengangguran atau pensiunan. Sekalipun dia bekerja sebagai freelancer.

      Hapus
  6. klo sku nya an.usaha orang tua saya bisa ga ya min ?? npwp atas nama.kita sendiri..

    BalasHapus
    Balasan
    1. Hmmm... Sebenarnya saya kurang tahu juga jawaban pastinya. Tapi, logikanya sih bisa. Jadi, nanti tinggal menyertakan bukti kepegawaian di perusahaan tersebut (kalau memang diperlukan, seperti slip gaji misalnya). Berarti prosesnya membuat NPWP sebagai karyawan, bukan NPWP pribadi.

      Hapus
  7. klo sku nya an.usaha orang tua saya bisa ga ya min ?? npwp atas nama.kita sendiri..

    BalasHapus
    Balasan
    1. Udah saya tanggapi komentarnya di section atas ya, gan... Soalnya komentarnya agan double... Makasih ya udah mampir... ^^

      Hapus
  8. Saya juga kemarin awalnya ga di minta SKU gan, tapi pas besoknya mau ambil NPWP ternyata berkas saya di reject karena tidak melampirkan SKU. Nah kemarin pas minta pengantar dari RW untuk ngurus SKU malah ga boleh sama RWnya dengan alasan nanti kasihan di sayanya karena prosesnya akan berbelit2 nanti di kelurahan (saya cuma freelance dan tidak punya usaha apapun). Jadi solusinya gimana nih gan kalo untuk saya gini? Saya sendiri butuh NPWP itu untuk buka rekening. Jadi GALAU :(

    BalasHapus
    Balasan
    1. Sabar ya, gan. Bisa kok itu diurus, insyaa Allah. Memang SKU gak perlu-perlu amat kalau mau bikin NPWP Pribadi. Malah gak dibutuhkan. Tapi, kalau memang akhirnya agan ngalamin kayak gitu, ya turuti aja dulu jalan mainnya KPP.

      Saran saya, coba agan balik lagi ke Kelurahan, trus jelasin pengalaman agan itu. Nanti, mereka (pihak kelurahan) akan bantu proses pembuatan SKU.

      Gak ribet kok. Cuma minta surat pengantar pembuatan SKU dari RT dan RW, lalu SKU-nya dikeluarkan oleh Kelurahan. Nanti pas di RT dan RW-nya agan ditanya soal pembayaran-pembayaran iuran yang wajib agan penuhi selama jadi warga. "Udah lunas belum?" Gitu aja paling ditanyanya.

      Terakhir, agan balik lagi ke KPP. Minta form pembuatan NPWP Pribadi. Bukan form untuk pegawai atau wirausaha ya, gan... Trus isi ulang. Dan, jadi deh. Cepat prosesnya, insyaa Allah.

      Hapus
  9. Assalamualaikum
    Saya berstatus mahasiswa dan mau buat NPWP. Bagaimana jika belum memiliki pekerjaan atau usaha. Apakah harus melampirkan SKU? Karena saya ada keinginan untuk investasi Reksadana atau saham.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Wa'alaikumussalaam warahmatullah... Kalau masih mahasiswa, NPWP-nya pribadi saja... Jadi gak perlu SKU... ^^

      Hapus
    2. gan, kalau mahasiswa bikin npwp nya lebih baik online atau offline??

      Hapus
    3. Kalau punya waktu luang lebih, sebaiknya langsung datang saja gan... Biasanya pembuatan online itu untuk meringkas waktu... Jadi pas datang ke sana tinggal ambil antrian dan bawa dokumennya saja gan, enggak perlu isi formulir lagi...

      Hapus
  10. Assalamualaikum, mas kalau sy masih fresh graduate mau buat NPWP untuk melamar apakah bisa?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Wa'alaikum salam warahmatullah. Mau melamar siapa gan? Wkwkwk. Bisa kok. Bahkan saat masih jadi mahasiswa pun sudah bisa bikin NPWP. Karena syarat NPWP hanya KTP pribadi. Selebihnya bisa diatur... eh, dikondisikan.

      Hapus
  11. Slmt malam , mau tanya gan sy sdh menikah sbgai istri ttpi status di ktp sy msh single . nah klo sy mau bikin npwp isi form pribadi bs ga ya gan karna mau buka rekening bank wajib punya npwp .Hehe karna suami sy frelance dan blm pnya npwp u/ngurus npwp seorg frelance agak ribet syarat nya . Mohon pencerahan nya gan . Thx

    BalasHapus
    Balasan
    1. Hai juga, sister... Saran saya diurus dulu status KTP-nya. Biar nanti gak terlalu banyak pertanyaan. Terus terang, saya belum punya pengalaman seperti ini, dan belum dengar dari teman-teman juga soal ini...

      Kalau hanya mau buka rekening bank.... Coba deh Mbak baca artikel saya yang ini:
      http://www.mewdavinci.com/2018/04/terbang-umroh-gratis.html

      Di artikel ini saya tuliskan gimana caranya bikin rekening tanpa NPWP. Singkatnya, bikin rekening tabungan dengan memanfaatkan aplikasi SOBATKU, persembahan dari Bank Sampoerna.

      Bikinnya cuma perlu KTP saja, sedangkan NPWP di SOBATKU sifatnya opsional (kalau gak ada, gak apa-apa). Trus, nabung (setoran)/tarik tunai bisa lewat Alfamart. Gratis, tanpa biaya tersembunyi.

      Bisa terima transferan dari bank lain juga...

      Selengkapnya, ada di link yang saya lampirkan ya... Memang ulasan awalnya tentang umroh, tapi ke bawahnya tentang si SOBATKU ini...

      Hapus
  12. Berarti ada plus minusnya NPWP freelance (pribadi) sama NPWP (wirausaha) ya? Saya jadi bingung mau buat yang mana, soalnya saya seorang freelance (desain bangunan&desain grafis) sering dapat order desain gambar rumah dan grafis/cetakan sekaligus ada kegiatan mencetaknya, seperti cetak brosur, spanduk, banner dll (output dari desain gambar perumahan) bukan itu aja saya juga mencetak untuk keperluan kantor Developer Customer saya seperti Map, Bon faktur dan kartu nama. Jadi saya minta sarannya mas sebaiknya NPWP yang freelance atau wirausaha ya. Sebelumnya terima kasih atas pencerahannya

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kalau bentuk usahanya belum memiliki kantor atau surat izin usaha, sebaiknya pilih yang pribadi saja gan...

      Hapus
  13. Masih ragu-ragu gan..

    Saya sebelumnya nganggur sekitar 1 tahunan setelah lulus kuliah(ada kerjaan tapi kayak jual beli online shop). Nah, sekarang setelah saya mau melamar kerja, ada permintaan dari perusahaan untuk menyertakan nomor NPWP sebagai syarat.

    Dari KPP sendiri men-syaratkan untuk menyertakan Surat Keterangan Bekerja dari perusahaan(padahal posisi saya belum masuk, masih baru melamar).

    Kira-kira solusi yang tepat saya mendaftar NPWP memakai data yang mana ya, gan?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Hai, Agan Azka. Terima kasih sudah mampir dan ngirim komentar ya... ^^

      Sebenarnya, pada kasus ini, agan bisa mencoba berkomunikasi dulu ke pihak perusahaan. Jelaskan saja rencana agan, tapi juga sambil memaparkan kebutuhan agan yang belum terpenuhi...

      Setahu saya, syarat melamar kerja di suatu instansi itu gak mutlak kok, gan. Sifatnya cenderung bisa dinegosiasikan, seperti bilang "saat ini, kami berharap bisa bekerjasama dengan seseorang yang memiliki kriteria berikut..."

      Tapi, kalau agan malu, sungkan, atau pengen solusi praktis lainnya, sementara waktu agan bisa bikin NPWP golongan pribadi. Nanti, semisal sudah keterima kerja, sekitar sebulan atau dua bulan kemudian, baru upgrade ke NPWP untuk pegawai...

      Pihak calon perusahaan gak bakalan nanya juga kok gan, agan NPWPnya pribadi atau bukan... Kalau pun ditanya, ya itu cuma buat ice breaking aja... Good luck ya gan ^^

      Hapus
  14. Assalamualaikum gan, ane juga freelance di bidang Programing. Ane kemarin mau ambil rumah bingung karena ada persyaratan npwp sama sku. Ternyata freelance juga butuh seperti ini yh. Ane kan belum punya kantor gan, masih numpang ma ortu. Nah klo gda alamat usaha'a bisa mas?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Alamat usaha nya bikin sesuai alamat tempat tinggal aja mas. Bantu jawab nih, saya pernah magang di kpp dan nanganin npwp 1 semester full hehe

      Hapus
    2. wa'alaikum salam... ane sepakat sama yang komen di atas ane gan...

      Hapus
  15. Kak aku kan dropshipper ya trs gmn sku ny apa dropshipper yg g pny toko fisik jg pke sku ? Aku bingung mau ngisi nya pekerjaan ku apa krn pgen dftar online aja ,cuma d ktp q pas bkin sma pegawai dtulis wiraswasta

    BalasHapus
    Balasan
    1. dimintain SKU ya gan? pakai alamat rumah aja juga gak apa-apa gan...

      Hapus
  16. Mas, permisi. Saya ada beberapa pertanyaan:
    1. Saya kan juga bekerja sebagai freelancer, di kolom 'merek dagang yang digunakan' itu saya harus ngisi apa ya mas? Soalnya saya nggak punya merek.
    2. Berapapun penghasilan freelancer pertahunnya, apakah juga wajib membayar PPh?

    Terima kasih sebelumnya

    BalasHapus
    Balasan
    1. iya gan... wajib gan, ketika kita ada penghasilan masuk dari hasil usaha... tapi kalau gak ada, gak perlu gan...

      trus buat merek dagang, pakai nama yang biasa agan pakai untuk memperkenalkan diri agan di dunia kerja freelancer juga boleh gan... tapi biasanya gan, kalau freelancer itu mereka punya brand sendiri, di samping menggunakan nama asli... Kalau agan mau mendadak bikin juga gak apa-apa gan...

      Hapus
  17. hai min. bisa ya buat npwp sbg freelancer? dokumen yang dibawa cuma ktp aja kah untuk pendaftaran via offlinenya? soalnya saya agak bingung dengan cerita diatas.. hehehe

    BalasHapus
    Balasan
    1. iya gan... bawa KTP aja udah cukup (kalau daftar offline)... nanti masuknya ke NPWP Pribadi gan... Tapi kalau di kasus saya, saya waktu itu sam[ai dimintai SKU (kalau daftar online)...

      Hapus
  18. kenapa saya bikin npwp freelancer bayar 100rb ya ?? apakah ada yg sama ??

    BalasHapus
    Balasan
    1. Lha?! Kok bayar? Apa sekarang harus bayar ya? Tapi, tergantung kebijakan daerahnya gan... Di kota dan kabupaten bisa berbeda kebijakannya... Di Kota Bogor semua pembuatan dokumen gratis... Tapi di Kabupaten Bogor, ngurus KTP hilang saja bayar gan... Apalagi buat NPWP di Kabupaten...

      Hapus
  19. Indonesia itu negara ribet, bikin npwp online aja udah macem zaman kuda gigit besi, padahal sekarang era digital dan ini ada warga negaranya ingin bayar pajak kok dipersulit, negara aneh

    BalasHapus
    Balasan
    1. Bukan gitu gan... Gak semua buruh negara yang bekerja di sana ngerti sama yang digital-digitalan gitu... Jadi daripada kinerja merosot, ya, pelan-pelan berkembangnya... butuh proses...

      Hapus
  20. Daftar online sebagai pegawai swasta memang cara yang paling mudah.

    Saya daftar sebagai freelancer/blogger selalu ditolak, kemudian coba bikin akun baru dan daftar sebagai pegawai swasta lancar jaya hanya butuh scan KTP.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Mantap.. Lancar jaya hehehe... Tapi butuh slip gaji dan dokumen pendukung lainnya kan ya?

      Hapus
  21. Saya buat NPWP online tolak terus bagaimana caranya agar di terima di KTP pekerjaan wiraswasta sedangkan saya daftar pegawai swasta

    BalasHapus
    Balasan
    1. Wah, sebaiknya tidak mendaftar sebagai pegawai swasta ya gan... Karena nanti akan diminta melampirkan slip gaji...

      Hapus
  22. mau tanya, ktp saya pegawai swasta, tp sekarang saya freelancer, berpengaruh tidak ya untuk pembuatan npwp nya?

    BalasHapus
    Balasan
    1. enggak gan... enggak apa-apa... nanti bisa dijelaskan kan... Jika kuatir menjadi masalah, boleh datang ke dukcapil untuk minta diubah jenis pekerjaannya...

      Hapus
  23. Gan kalo sy dftr npwp freelancer ni tp pghslan blnan/thnny dibawah ptkp. Malah kl diitung2 dg rumsny malah minus jatohny. Itu gmna ya tar byar lapran pajakny? Sy mau buat gakjdi2 trs krn bingung byarny brp kan pghsln tdk mncpai bts ptkp

    BalasHapus
    Balasan
    1. Hmmm... Saya juga freelancer, gan, tapi sumber dananya berasal dari luar negeri... Sepengalamanku kemarin gan, kalau pendapatan kita ditransfer dari luar negeri, biasanya sudah otomatis ada catatan pembayaran pajaknya, dan yang perlu kita lakukan hanya melaporkannya saja... Sudah gak perlu bayar lagi...

      Nah, kalau penghasilan kita berasa dari dalam negeri, nanti tergantung kasusnya: Jika perusahaan yang menyewa tenaga kita tidak sekalian membayarkan pajaknya, maka kita harus bayar dan bikin laporan... Namun, jika perusahaan sudah membayarkan pajaknya sekalian dengan mentransfer fee kita, maka kita hanya perlu bikin laporannya saja dan minta bukti bayar pajaknya ya...

      Hapus

Posting Komentar

Apa yang Anda pikirkan setelah membaca tulisan ini?